Padang, Kabarins.com – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar, mengecam keras dugaan perbuatan asusila yang melibatkan pasangan sesama jenis dan diduga dilakukan oleh seorang oknum guru SMA di Kota Padang. Ia menilai peristiwa tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai moral masyarakat Minangkabau, tetapi juga mencoreng marwah dunia pendidikan.
Donizar meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penindakan administratif, termasuk pemberhentian sementara terhadap oknum guru yang diduga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sambil menunggu hasil pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
“Dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng moral dan keteladanan bagi generasi muda. Jika benar yang bersangkutan adalah ASN dan berprofesi sebagai guru, maka ini sangat memprihatinkan dan wajib ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Donizar, Senin (15/12).
Ia menambahkan, penanganan kasus ini menjadi semakin penting mengingat Sumatera Barat saat ini masih berada dalam situasi darurat bencana. Dalam kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan sikap empati, keteladanan, dan integritas dari aparatur negara, bukan perilaku yang justru menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah beredarnya sebuah video di media sosial, salah satunya diunggah melalui akun Instagram reels @matarakyatsumbar_id. Dalam video tersebut terlihat dua pria digerebek di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
Salah satu pria yang terekam dalam video tersebut tampak mengenakan pakaian dinas ASN dengan atribut lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Video itu dengan cepat menyebar luas dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Donizar menegaskan, penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dengan mengedepankan ketentuan hukum serta disiplin ASN yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak terkait bertindak cepat agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bekerja sesuai prosedur, agar kejelasan kasus ini dapat segera diperoleh dan kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait status serta penanganan terhadap oknum guru yang dimaksud. (Tim)
