Jakarta, Kabarins.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan penanganan dampak bencana, khususnya terkait pendataan kerusakan rumah dan kesiapan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Menteri PKP menyampaikan, berdasarkan data per Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, jumlah rumah terdampak bencana di Aceh mencapai 100.569 unit. Kerusakan tersebut meliputi kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hanyut.
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat sebanyak 29.766 unit rumah terdampak, dan di Sumatera Barat mencapai 9.150 unit.
“Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut total 139.485, data per hari Minggu 14 Desember 2025 jam 5 sore,” ujar Maruarar Sirait dalam laporannya.
Meski masih berada pada tahap tanggap darurat, Kementerian PKP telah melakukan survei lokasi sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai arahan Presiden Prabowo. Survei tersebut dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.
Baca Juga :
Sumbar Terima Bantuan, Prabowo Instruksikan Seluruh DPD Gerindra Bantu Daerah Terdampak Bencana
“Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak, 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, supaya prosesnya bisa cepat dan kita pilih mana yang bisa segera jalan,” jelasnya.
Selain Aceh, survei juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Utara, yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sumatera Barat, survei mencakup Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut melaporkan kesiapan pembangunan hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk penggunaan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) serta dukungan industri nasional. Ia juga menyampaikan adanya pembangunan hunian tetap yang dibiayai di luar APBN.
“Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Tadi malam bertambah 500, tadi pagi 100, jadi total 2.600 dan siap untuk mulai bulan ini,” ungkapnya.
Menutup laporannya, Maruarar Sirait meminta arahan Presiden Prabowo terkait mekanisme koordinasi lintas kementerian agar pembangunan hunian dapat segera dimulai, terutama terkait kepastian status lahan dan dukungan infrastruktur.
“Kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada kepastian status tanah dari Menteri Hukum, kemudian dengan Menteri PU, Perhubungan, dan BNPB, sehingga minggu ini sudah bisa mulai membangun,” pungkasnya.
( *01 BPMI Setpres)
Baca Juga :
Prabowo Tunaikan Janji: Perhatian Khusus untuk Sumatera Barat Pasca-Bencana
