Jakarta, Kabarins.com – Arah kebijakan pendidikan tinggi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami koreksi tajam dan signifikan. Dalam pertemuan tertutup bertajuk Taklimat Presiden dengan para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026, Kepala Negara tidak hanya sekadar berdialog, melainkan memberikan instruksi perombakan fundamental terkait alokasi beasiswa dan produksi tenaga kesehatan nasional.
Satu fakta yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah ketimpangan akses pendidikan. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan data yang cukup menohok di hadapan Presiden: dari total populasi mahasiswa Indonesia yang mencapai 9,9 juta jiwa, hanya sekitar 1,1 juta orang yang tersentuh akses beasiswa. Angka yang relatif kecil ini dinilai belum cukup untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia secara merata. Merespons data tersebut, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Sekretariat Negara untuk melakukan kalkulasi ulang anggaran negara. Tujuannya jelas dan ambisius: memperluas cakupan penerima beasiswa sebanyak-banyaknya, membongkar tembok eksklusivitas pendidikan tinggi yang selama ini masih terasa.
Baca Juga: Dukung 18 Proyek Danantara, Presiden Desak Riset Kampus Tak Sekadar Tumpukan Kertas
Namun, perluasan kuantitas bukan satu-satunya agenda. Presiden Prabowo juga melakukan intervensi keras terhadap kualitas dan arah disiplin ilmu yang dibiayai negara. Ia menginstruksikan agar beasiswa unggulan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak lagi disebar rata, melainkan difokuskan secara agresif pada bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Target yang dipatok Presiden sangat tinggi, yakni di atas 80 persen alokasi beasiswa harus menyasar bidang-bidang teknis tersebut. Kebijakan ini merupakan sinyal bahwa pemerintah ingin mengejar ketertinggalan teknologi dengan cara pintas dan cepat, memprioritaskan ilmu-ilmu yang dianggap berdampak langsung pada industrialisasi dan kemandirian bangsa.
Selain isu teknologi, sektor kesehatan juga mendapat “lampu kuning” dari Istana. Menyadari kronisnya kekurangan dokter dan dokter spesialis yang masih menghantui layanan kesehatan nasional, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah berani yang mungkin akan memicu perdebatan di kalangan akademisi: membuka fakultas kedokteran baru secara masif. Presiden mendesak agar kuota penerimaan mahasiswa kedokteran umum dan spesialis diperbesar. Langkah ini tidak hanya menyasar kedokteran umum, tetapi juga mencakup kedokteran gigi, farmasi, dan teknologi kesehatan yang kini makin krusial. Saat ini, pemerintah tengah memetakan lokasi-lokasi strategis untuk pendirian fakultas baru tersebut, sebuah kebijakan yang menuntut keseimbangan antara pemenuhan kuantitas dan penjagaan standar kualitas medis.
Baca Juga: Mensesneg Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Strategi Pemerintah Putus Mata Rantai Kemiskinan
Para rektor yang hadir merespons positif atensi langsung dari Kepala Negara ini dan meminta agar forum dialog semacam ini dirutinkan. Bagi kalangan akademisi, pertemuan ini menegaskan bahwa kampus tidak lagi bisa berjalan dengan ritme otonomnya sendiri, melainkan harus menyelaraskan diri dengan grand design kebutuhan strategis negara yang kini berorientasi pada sains, teknologi, dan kesehatan.
