Padang, Kabarins.com — Bupati Pasaman, Welly Suhery, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025), pukul 09.00 WIB.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, dan undangan lainnya.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Pasaman Welly Suhery mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Mendagri Tito Karnavian terkait kondisi Kabupaten Pasaman pascabencana.
Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Pasaman.
“Bagaimana kondisi Pasaman saat ini? Apakah ada kendala pada saluran air, BBM, jalan, dan jembatan? Sejauh mana pemulihannya, Pak Bupati?” tanya Tito Karnavian.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Welly Suhery memaparkan kondisi terkini daerah yang dipimpinnya. Ia menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana terus berjalan, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah pusat.
“Untuk pelayanan air bersih melalui PDAM, saat ini sudah berjalan dan tinggal tahap penyempurnaan. Kami terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Welly.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat longsor, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
“Beberapa ruas jalan kabupaten masih terdampak longsor. Kondisi ini tentu berdampak pada aktivitas ekonomi dan akses masyarakat. Kami berharap percepatan rehabilitasi dapat segera direalisasikan,” jelasnya.
Selain jalan, Bupati Welly juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan gantung di Kabupaten Pasaman yang rusak parah akibat bencana dan tidak lagi dapat difungsikan.
“Ada beberapa jembatan gantung yang saat ini sudah tidak bisa digunakan. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital masyarakat untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ini menjadi perhatian serius kami di Pemerintah Kabupaten Pasaman,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Mendagri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu program nasional yang menjadi perhatian Presiden.
“Ini menjadi perhatian penting. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Presiden memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia,” ungkap Tito.
Menurut Mendagri, jembatan gantung tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah sungai maupun jurang, serta dapat dilalui kendaraan roda dua guna menunjang aktivitas masyarakat.
Tito juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan jembatan gantung yang rusak di seluruh Indonesia.
“Lebih dari satu bulan kami menurunkan tim ke lapangan dan memperoleh data sebanyak 6.692 jembatan gantung dalam kondisi rusak. Saya justru khawatir data ini belum sepenuhnya terlaporkan, padahal anggaran yang disiapkan Presiden cukup besar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut akan diteruskan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan akan melibatkan TNI.
“Saya minta kepada daerah yang membutuhkan jembatan gantung, baik karena dampak bencana maupun kebutuhan umum, agar segera mengusulkan. Para bupati menyampaikan ke gubernur, dan selanjutnya gubernur meneruskan ke Mendagri,” jelasnya.
“Sekali lagi, ini adalah peluang besar bagi daerah, khususnya terkait pembangunan jembatan gantung,” pungkas Tito. (Joni)
