kabarins.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen yang konon angka terendah sepanjang sejarah. Pemerintah menyambut angka dibawah dua digit dengan memuji keberhasilan program kementerian khususnya di bidang sosial.
Kepala BPS Suhariyanto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membanggakan pencapaian tersebut karena jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta orang. Berkurang dari jumlah warga miskin pada September 2017, yaitu 26,58 juta orang.
Kwik Kian Gie Sebut Data Kemiskinan Versi Pemerintah Manipulasi Statistik
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menilai terdapat manipulasi data statistik orang miskin sebagaimana yang diklaim BPS. Menurut dia status Indonesia sebagai negara miskin tidak bisa dibohongi dengan kenyataan di lapangan.
Kwik menyebut jumlah orang miskin bertambah jika mengukurnya dengan pantas seiring naiknya harga energi dan kebutuhan pokok, yang terpengaruh pelemahan kurs.
“Saya sangat meragukan data statistik BPS itu. Menurut saya memang ada manipulasi data statistik,” kata Kwik Kian Gie di Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra, PKS dan PAN di Jakarta, Rabu (18/7) malam.
Kwik meminta pemerintah untuk menghitung standar kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelayakan sebelum menetapkan angka kemiskinan. Menurut dia, jika data itu benar tentu tidak banyak kritik yang menerpa.
“Makanya sampai ada buku yang judulnya ‘how to lie with statistic’. Anda baca dan pelajari buku itu,” ujar mantan Wakil Ketua MPR 1999 tersebut.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr Enny Sri Hartati menyatakan survei BPS bisa saja menunjukkan angka kemiskinan menurun. BPS, kata dia, hanya melakukan survei soal mengukur angka kemiskinan yang dilakukan dua kali dalam setahun yakni Maret dan September.
“Karena BPS melakukan survei saat pemerintah memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Sehingga saat itu bisa jadi masyarakat miskin sedang punya uang,” kata Enny kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/7).
Enny menilai program pemerintah tidak efektif karena tidak ada korelasinya terhadap peningkatan daya beli masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. (arn)
Baca Juga:
Klaim Kemiskinan Single Digit Manipulatif
Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Bertambah, Sri Mulyani: Itu Hoax
Menteri Sosial Klaim Bansos Nontunai Efektif Tekan Kemiskinan
