kabarins.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk bergerak cepat dan cermat dalam melakukan penghitungan kebutuhan pascabencana. Hal ini krusial agar alokasi anggaran pada APBD kabupaten/kota dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
Arahan tersebut disampaikan Muhidi di sela kunjungannya ke SMA Negeri 9 Padang pada Selasa (6/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Muhidi juga menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis kepada pihak sekolah.
Menurutnya, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) adalah fondasi utama dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Tanpa data yang akurat, kebijakan pemulihan dikhawatirkan tidak akan menyentuh akar persoalan.
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” tegas legislator PKS tersebut.
Terkait dampak banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 lalu, Muhidi memberikan perhatian khusus pada fasilitas pendidikan. Ia mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang untuk segera melakukan inventarisasi dan melaporkan kerusakan peralatan sekolah yang terjadi.
“Kerusakan yang ada harus segera dilaporkan. Ini akan menjadi basis data kami dalam menentukan kebijakan anggaran guna memastikan proses belajar mengajar kembali normal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa daerah terdampak dijadwalkan akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8–9 Januari 2026. Tahap ini merupakan fase krusial yang menentukan arah pembangunan daerah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Muhidi berharap dengan perencanaan yang matang dan data yang presisi, proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan secara efektif, terarah dan berkelanjutan. Artinya semuanya tepat sasaran dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.
