Padang, Kabarins.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengucurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan tersebut difokuskan pada pemulihan sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2), didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” ujar Yassierli.
Yassierli menjelaskan, bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diwujudkan dalam sejumlah program strategis berbasis pemberdayaan ekonomi. Di antaranya pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, pelaksanaan Program Padat Karya sebanyak 20 paket, serta Program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan.
Selain itu, Kemnaker juga menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi pelatihan satu hingga tiga minggu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus memperluas peluang usaha dan lapangan kerja baru di daerah terdampak.
Tak hanya program berbasis pelatihan, bantuan uang tunai juga diserahkan kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan, seperti mesin bor dan mesin air, turut diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas dan aktivitas ekonomi masyarakat
Menurut Yassierli, bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan dukungan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.
“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” katanya.
BACA JUGA:Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasbar Sinkronkan Status Lahan Eks Proyek Air Runding
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, bencana yang terjadi pada November tahun lalu menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap infrastruktur, tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan masyarakat.
“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak, meliputi 313 nagari di 83 kecamatan, dengan lebih dari 72 ribu kepala keluarga terdampak. Kondisi ini, menurut Mahyeldi, membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” tegasnya.
Mahyeldi menilai Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Terlebih, Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi juga menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (02).
BACA JUGA:Bupati Welly: OPD Jangan Ngarang Data Bersama BPS Sinergikan Data Sektoral Valid dan Akurat
