Jakarta,Kabarins.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina.
Dalam sejumlah sesi pertemuan para pemimpin ASEAN, isu perkembangan politik di Myanmar hingga ketegangan kawasan menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia menilai penyelesaian konflik harus tetap mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai demi menjaga persatuan kawasan.
Baca juga:Kunjungi Miangas, Prabowo Pastikan Perbaikan Puskesmas dan Renovasi Sekolah Segera Dilakukan
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa para pemimpin ASEAN membahas situasi terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru.
Menurutnya, sejak awal Indonesia menekankan bahwa proses politik di Myanmar harus berjalan secara inklusif dan mampu membawa stabilitas serta perdamaian bagi masyarakatnya.
“Posisi Indonesia konsisten, bahwa proses politik di Myanmar harus mampu menghadirkan situasi yang lebih baik, lebih damai, dan dapat mengakomodasi berbagai persoalan yang ada,” ujar Menlu dalam keterangannya kepada media, Sabtu (9/5/2026).
Indonesia juga kembali menegaskan pentingnya implementasi five point consensus ASEAN sebagai dasar penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah negara anggota turut menyoroti langkah positif yang mulai dilakukan pemerintahan baru Myanmar.
Baca juga:LPTQ Sumbar Gelar Rapat Pematangan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2026–2027
Salah satunya adalah pembebasan ribuan tahanan politik, termasuk perubahan status tahanan terhadap Aung San Suu Kyi, yang dinilai sebagai sinyal awal perbaikan situasi politik di negara tersebut.
“Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah baru Myanmar dipandang sebagai perkembangan yang perlu diapresiasi dan didorong agar proses rekonsiliasi dapat terus berjalan,” kata Sugiono.
Meski demikian, ASEAN menilai keterlibatan aktif seluruh negara anggota tetap diperlukan agar Myanmar dapat menemukan jalan penyelesaian yang berkelanjutan dan sesuai dengan kepentingan rakyatnya sendiri.
Selain membahas Myanmar, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan konflik perbatasan di kawasan melalui jalur diplomasi. Dalam pembahasan terkait ketegangan antara Thailand dan Kamboja, Presiden menekankan bahwa perbedaan tidak seharusnya memperuncing hubungan antarnegara.
Menurut Menlu, Presiden mendorong agar proses hukum dan diplomasi tetap berjalan beriringan dengan kerja sama konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Daripada mempertajam perbedaan, lebih baik mencari ruang kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat di masing-masing negara,” ujar Sugiono mengutip pandangan Presiden.
Pendekatan tersebut, lanjut Menlu, mencerminkan prinsip diplomasi Indonesia yang selama ini mengedepankan negosiasi, dialog, dan solusi bersama dalam menghadapi berbagai persoalan kawasan.
Di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara, sikap Indonesia dalam KTT ASEAN kali ini memperlihatkan upaya untuk menjaga kawasan tetap stabil, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang.(*01L)
