Padang, Kabarins.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan turut mengantarkan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan kesepakatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Kesepakatan itu menetapkan luas LP2B Sumbar mencapai 166.466,02 hektare atau 89,92 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS), melampaui target nasional sebesar 87 persen.
Keberhasilan tersebut menjadi langkah strategis untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Luasan LP2B berlangsung di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/7/2026), dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar. Kegiatan itu turut disaksikan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, penetapan LP2B merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan sedikitnya 87 persen Lahan Baku Sawah ditetapkan sebagai LP2B. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri mengenai percepatan pengintegrasian LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Mahyeldi, capaian Sumbar merupakan hasil sinergi seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam menyepakati luasan lahan yang akan dilindungi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
“Kesepakatan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan komitmen nyata untuk melindungi lahan sawah dari alih fungsi yang tidak terkendali, memberikan kepastian hukum bagi sektor pertanian, sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat hari ini maupun generasi mendatang,” ujar Mahyeldi.
Baca Juga:AFKAB Pasaman Matangkan Persiapan Porprov XVI Sumbar, Seleksi Terbuka Jaring Talenta Futsal U-17
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar. Ia menyebut Sumbar sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan LP2B setelah terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, perlindungan LP2B merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Di tengah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, perlindungan sawah menjadi langkah strategis menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen penuh mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurut Bupati Welly, penandatanganan kesepakatan LP2B bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi.
“Perlindungan terhadap lahan pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini juga mendukung kesejahteraan petani serta menjaga keberlangsungan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pasaman akan terus mendukung implementasi kebijakan LP2B melalui penetapan Surat Keputusan LP2B serta pengintegrasiannya ke dalam RTRW dan RDTR.
“Upaya ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan lahan produktif bagi generasi mendatang sekaligus memperkuat kontribusi Pasaman dalam menjaga ketahanan pangan Sumatera Barat maupun nasional,” ujar Bupati Welly.(*02)
