Diduga Terlibat TPPO, Perempuan Berinisial T Diamankan Polres Dharmasraya di Sungai Rumbai

Avatar photo
Satreskrim Polres Dharmasraya mengamankan seorang perempuan berinisial T yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Sungai Rumbai, Kamis (19/11/2026).

DHARMASRAYA, Kabarins.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial T yang diduga berperan sebagai mucikari.

Perempuan tersebut diamankan di sebuah rumah kontrakan di Jorong Balai Timur, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perdagangan orang di rumah kontrakan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi.

Setelah memperoleh informasi yang dinilai cukup, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dharmasraya bergerak menuju lokasi untuk melakukan penindakan.

Tim yang dipimpin langsung Kepala Satreskrim Polres Dharmasraya, AKP Andri A., S.H., M.M., kemudian mengamankan perempuan berinisial T yang diduga memiliki peran dalam aktivitas tersebut.

Usai diamankan, T dibawa ke Mapolres Dharmasraya bersama sejumlah barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana tersebut, termasuk mengungkap peran terduga pelaku serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Baca Juga:Progul Seragam Gratis Tetap Jalan, Disdik Pasaman Pastikan Dibagikan dalam Waktu Dekat

Dalam perkara ini, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Pasal tersebut mengatur perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang disebutkan dalam ketentuan hukum untuk tujuan eksploitasi. Ketentuan pidananya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menindak dugaan praktik perdagangan orang yang berpotensi mengeksploitasi manusia, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Polisi juga mengharapkan masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan perdagangan orang atau bentuk eksploitasi lainnya.

Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, sementara status hukum dan keterlibatan pihak yang diamankan akan ditentukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (02)