Pasaman, Kabarins.com —Program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman berupa pemberian seragam sekolah gratis bagi murid baru dipastikan direalisasikan.
Saat ini, proses pengadaan telah memasuki tahap kontrak, proses produksi telah selesai dan sedang proses pengiriman. Dinas Pendidikan (Disdik) Pasaman menargetkan bantuan tersebut mulai dibagikan kepada siswa paling lambat akhir November 2026.
Kepastian ini sekaligus menjawab pertanyaan di masyarakat terkait belum disalurkannya seragam gratis sejak awal tahun ajaran baru.
Disdik Pasaman menegaskan, keterlambatan bukan disebabkan program tidak berjalan, melainkan karena adanya sejumlah tahapan pendataan, verifikasi, validasi hingga prosedur pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Muslim, mengatakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program unggulan Bupati Pasaman tersebut. Bahkan, proses pengadaan sudah terkontrak dan kini tinggal menunggu tahapan pengiriman sesuai dokumen kontrak hingga seragam sekolah gratis dapat didistribusikan.
“Program seragam gratis ini tetap berjalan. Tidak benar kalau disebut program tersebut tidak ada atau hanya slogan. Saat ini masih berproses dan pengadaannya sudah terkontrak,” tegas Muslim.
Dia menjelaskan, pengadaan seragam gratis membutuhkan proses yang tidak sederhana. Sebab, Disdik harus memastikan setiap murid baru mendapatkan seragam dengan ukuran yang sesuai lengkap dengan nama, jelnis kelamin, nama orang tua, ayah ibunya, nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasional, dan lain lain. Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu harus mengumpulkan data dari seluruh sekolah di Kabupaten Pasaman.
Pendataan baru dapat dilakukan setelah proses penerimaan murid baru selesai pada Juli lalu. Masing-masing sekolah kemudian mendata ukuran pakaian siswa. Setelah seluruh data terkumpul, Disdik melakukan verifikasi dan validasi sebelum masuk ke tahap perencanaan pengadaan.
Seluruh proses tersebut membutuhkan waktu. Terlebih, pengadaan menggunakan dana APBD sehingga harus mengikuti mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan presiden.
“Disdik harus mendapatkan data lengkap dari seluruh sekolah terkait ukuran masing-masing murid baru. Setelah data terkumpul, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Tahapan berikutnya baru masuk ke perencanaan hingga proses pengadaan,” terangnya.
Muslim menyebut, pemerintah daerah sebenarnya berharap seragam gratis tersebut sudah bisa dibagikan bersamaan dengan penerimaan murid baru. Dengan begitu, siswa dapat langsung memanfaatkannya sejak awal tahun ajaran. Namun, pelaksanaan program menggunakan anggaran pemerintah harus tetap mengedepankan ketentuan yang berlaku, kita tidak bisa mengabaikan aturan atau regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam perpres PBJ.
“Secara pribadi, saya juga berharap seragam gratis itu bisa dibagikan saat penerimaan murid baru. Namun, faktanya memang tidak bisa karena ada sejumlah aturan dan tahapan yang harus dilalui. Kalau menggunakan dana APBD, kita tidak bisa gegabah,” katanya.
Meski terjadi pergeseran jadwal, Disdik memastikan realisasi program tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Semula, seragam diperkirakan dapat dibagikan pada akhir Oktober atau awal November. Setelah proses pengadaan berjalan, pendistribusian ditargetkan terlaksana pada akhir November ini.
“Program seragam gratis yang menjadi program unggulan bupati dipastikan berjalan. Kami mohon maaf karena memang terjadi keterlambatan dari rencana semula. Insya Allah, seragam tersebut dapat dibagikan pada akhir November ini,” ujar Muslim.
Muslim merinci, Kegiatan pengadaan seragam sekolah gratis telah melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pelaporan.
Adapun perkembangan kegiatan dapat dielaskan sebagai berikut:
Pertama Tahap Persiapan.
Pada tahap persiapan, Dinas Pendidikan telah melaksanakan:
Telah melakukan survey ke vendor dan konveksi di sumatera barat serta sudah berKoordinasi dengan satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs sederajat.
Pendataan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis.
Pengumpulan dan verifikasi data peserta didik berdasarkan nama dan alamat. Persiapan tim pelaksana dan tim verifikasi. Sosialisasi serta koordinasi teknis dengan pihak sekolah terkait kebutuhan seragam peserta didik.
Kedua Tahap Perencanaan. Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan:
Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Pengumpulan dan verifikasi kebutuhan jumlah serta jenis seragam.
Pelaksanaan pengukuran pakaian peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.
Verifikasi dan penyempurnaan data ukuran serta dokumen pendukung pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan melalui mekanisme yang berlaku.
Ketiga Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan telah memasuki proses pemenuhan dan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Adapun perkembangan terakhir:
Data penerima dan pengukuran peserta didik telah dilaksanakan.
Proses produksi dan penyiapan seragam oleh penyedia terus dipantau.
Dinas Pendidikan melalui PPK dan tim teknis melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap kemajuan pekerjaan.
Penyedia diminta menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, jumlah, kualitas, dan ketentuan kontrak.
Pengiriman seragam ke Kabupaten Pasaman ditargetkan dilaksanakan pada minggu ini, November 2026.
Penyerahan seragam kepada satuan pendidikan direncanakan pada minggu depan, dan tetap ditargetkan terlaksana pada bulan November 2026, setelah barang diterima dan dilakukan pemeriksaan kesesuaian.
Keempat Tahap Pengendalian dan Pelaporan. Untuk memastikan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Pendidikan melakukan.
Pemantauan perkembangan fisik pekerjaan dan realisasi pengadaan.
Evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban penyedia.
Pemeriksaan jumlah, jenis, ukuran, kualitas, dan kesesuaian barang dengan spesifikasi kontrak. Ada juga penyusunan berita acara pemeriksaan dan serah terima sesuai tahapan yang sebenarnya. Kemudkan Dokumentasi pengiriman, penerimaan, dan penyaluran seragam kepada satuan pendidikan.
Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi serta keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muslim menambahkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman memahami harapan masyarakat, orang tua, dan peserta didik agar program seragam sekolah gratis ini dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Kami menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kegagalan program. Namun demikian, keterlambatan tersebut tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab untuk diselesaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian pekerjaan. Apabila terdapat keterlambatan yang menjadi tanggung jawab penyedia, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan kontrak, termasuk penerapan sanksi apabila persyaratannya terpenuhi.
Selain pengadaan melalui pemerintah daerah, program bantuan seragam sekolah gratis juga didukung Baznas Pasaman. Untuk skema yang menjadi cakupan Baznas, Muslim memastikan proses penyalurannya telah berjalan.
Dana bantuan dari Baznas bahkan sudah dikirimkan kepada masing-masing sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah membantu membelikan seragam sesuai jenis bahan yang telah ditentukan.
“Untuk seragam gratis yang menjadi cakupan Baznas, uangnya sudah dikirimkan oleh Baznas ke sekolah masing-masing. Sekolah yang membantu membelikannya dengan jenis bahan yang ditentukan,” jelasnya.
Muslim berharap, penyaluran seragam melalui pengadaan pemerintah daerah maupun dukungan Baznas dapat dilaksanakan secara serentak. Dengan demikian, seluruh proses distribusi bisa lebih terkoordinasi dan bantuan segera diterima para murid baru yang menjadi sasaran program.
Terkait kritik yang muncul mengenai keterlambatan realisasi, Muslim menegaskan, Disdik Pasaman terbuka terhadap masukan masyarakat. Namun, dia berharap kritik juga melihat proses dan tahapan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Kami tidak menolak kritikan. Yang jelas, program ini tetap berjalan, pengadaannya sudah terkontrak dan kami sedang menuntaskan prosesnya agar bisa segera dibagikan,” tutupnya.(02)





