Jakarta, Kabarins.com – Kemensos Salurkan Bansos Rp1,8 Triliun untuk 1,7 Juta KPM Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran bansos reguler untuk tiga provinsi tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2026.
“Bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi sudah kami salurkan sejak awal Februari, ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,” ujar Mensos, dikutip Jumat (18/02/2026).
Baca Juga :
Bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat terdampak banjir. Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif berupa dukungan logistik, dapur umum, hingga bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bentuk bantuan tersebut mencakup santunan kepada ahli waris, jaminan hidup, isian hunian, serta dukungan pemulihan ekonomi dan sosial bagi warga terdampak.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup, dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. Minggu lalu sudah salur, kita menyusul di belakangnya,” jelas Saifullah Yusuf.
Terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana di Sumatra, data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi rujukan awal. Selanjutnya dilakukan penetapan by name by address oleh kepala daerah (bupati/wali kota) yang ditandatangani bersama unsur forkopimda setempat.
Baca Juga :
Investasi Bangsa, Bukan Sekadar Bantuan: MBG dan Pergeseran Paradigma Kebijakan Sosial
Proses berikutnya adalah validasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut. Berdasarkan data yang telah diverifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai skema yang telah ditetapkan.
Dalam proses penyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah, penyalur, serta unsur pendamping seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping PKH, dan pilar sosial lainnya melakukan verifikasi data, monitoring, serta pelaporan agar bantuan tepat sasaran.
“Bersama pemda dan penyalur, didampingi Tagana, pendamping PKH, karang taruna, dan pilar sosial lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, serta pelaporan dan dokumentasi,” ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 29 dari total 53 kabupaten/kota terdampak bencana telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap menerima penyaluran bantuan lanjutan. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Sekitar Rp600 miliar lebih sudah siap menggunakan RO khusus berdasarkan direktif Presiden. Terima kasih atas dukungan dari Menteri Sekretaris Negara,” tandas Mensos.
Penyaluran bansos ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah masa transisi pascabencana.(*01).
Baca Juga :
Prabowo dan Donald Trump Teken Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia–AS di Washington
