Jakarta,Kabarins.com – Pemerintah bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), dan sekitarnya pada Kamis (2/4/2026).
Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memprioritaskan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam fase awal tanggap darurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan menjadi kunci utama dalam penanganan bencana.
Baca Juga :
PSP Padang Juara Liga 4 Sumatera Barat, Kalahkan PSPP Padang Panjang 3-2, Fadli Amran Hadir
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi penanganan darurat yang digelar secara hybrid.
Dana Siap Pakai BNPB Langsung Digunakan
Pemerintah memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera dimanfaatkan guna mempercepat proses penanganan di lapangan.
Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan. Hal ini meliputi evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” tambah Pratikno.
BNPB: Presiden Minta Respons Cepat Sejak Awal
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima laporan sejak pagi hari dan langsung memerintahkan percepatan penanganan.
BNPB bersama BMKG dan Basarnas langsung diterjunkan ke lokasi terdampak di bawah koordinasi Menko PMK.
“Kami sudah diperintahkan untuk segera berangkat ke daerah bencana dan membantu masyarakat terdampak,” ujar Suharyanto.
Posko Darurat dan Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas
BNPB juga meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri hingga pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan posko tanggap darurat di setiap kabupaten/kota terdampak.
Melalui posko tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik makanan, pakaian, air bersih, dan layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, termasuk rumah warga, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya.
Kolaborasi Nasional Percepat Penanganan
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta kepala daerah dari wilayah terdampak.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat yang telah bergerak cepat dalam penanganan awal bencana.(*01).
Baca Juga :
