Padang, Kabarins.com — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meski dihadapkan pada tekanan anggaran dan besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar bersifat administratif, tetapi harus mampu menghadirkan program yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas. Program yang dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam percepatan pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027 di Kantor Gubernur, Rabu (8/4).
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan serius akibat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan fiskal daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif, efisien, dan inovatif dalam mengalokasikan anggaran.
Di sisi lain, Sumatera Barat juga dihadapkan pada kebutuhan besar untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025. Total kerugian tercatat mencapai Rp33,5 triliun, dengan kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan sekitar Rp22 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Diperlukan terobosan kebijakan serta sinergi lintas sektor agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegas Muhidi.
Untuk itu, DPRD mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. DPRD juga memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa tahun 2027 harus menjadi titik balik bagi Ranah Minang untuk keluar dari pola kerja administratif menuju pendekatan kolaboratif berbasis hasil.
Dengan mengusung semangat “Serempak Bergerak”, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai investasi mencapai Rp13,3 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.
Baca Juga:SAPA NAGARI Digenjot, Pemkab Pasaman Perkuat Tata Kelola dan Dorong Lahirnya Generasi Unggul Nagari
Mahyeldi mengakui, kondisi ekonomi daerah saat ini tengah diuji akibat dampak bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman.
Meski demikian, sejumlah indikator makro masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan daerah, di mana kepala daerah diharapkan berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro-investasi serta mampu menjadi problem solver di lapangan, khususnya dalam menjamin kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa terdapat empat pilar strategis investasi yang akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan sektor maritim, energi terbarukan, serta pariwisata berkualitas.
Beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer, pengembangan energi panas bumi di Ganggo Mudiak dengan kapasitas 165 MWe yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027, serta pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Strategi yang kami dorong adalah investasi padat karya, sehingga setiap proyek tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” ungkapnya.
Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi risiko perubahan iklim, termasuk fenomena ekstrem El Nino pada 2026 yang berpotensi memicu kekeringan.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang struktur ekonominya masih didominasi sektor pertanian, sehingga diperlukan strategi adaptasi yang matang dalam perencanaan pembangunan ke depan. (*02)
Baca Juga:Pemprov Sumbar Resmi Terapkan Pola Kerja Skema Kombinasi, Setiap Jum’at ASN Pemprov WFH
