Padang,Kabarins.com – Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan di kawasan Jembatan Padang Besi, Minggu (10/5/2026), memicu respons tegas dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Insiden yang diduga akibat rem blong pada truk pengangkut sawit tersebut menewaskan sedikitnya empat orang dan menyebabkan sepuluh lainnya mengalami luka-luka.
Menanggapi tragedi ini, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi, langsung menggelar rapat kerja pada hari pertama, Senin (11/5/2026). Rapat tersebut menghadirkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Bappeda, Dinas SDA-BK, Dinas BMCKTR, BPBD, serta dua instansi vertikal pusat, yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
Desakan Pelebaran Jalan dan Jembatan
Dalam rapat tersebut, Verry Mulyadi menegaskan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada langkah darurat pascakecelakaan. Ia menilai kondisi jalan nasional di Kelurahan Padang Besi, yang memiliki kontur menurun tajam, membutuhkan solusi jangka panjang berupa pelebaran jalan dan jembatan.
Baca juga:Di KTT ASEAN, Prabowo Dorong Dialog dan Rekonsiliasi untuk Jaga Stabilitas Kawasan
“Data sudah jelas, ada empat korban jiwa dan belasan luka-luka di titik ini. Saya minta BPJN segera mengkaji pelebaran jalur dan jembatan. Kondisi sekarang tidak lagi mampu menampung volume kendaraan, baik berat maupun pribadi, secara aman,” tegasnya.
Soroti Ancaman Gerusan Sungai
Selain persoalan lalu lintas, Verry juga menyoroti kondisi struktur jembatan yang mulai terancam akibat gerusan arus Sungai Batang Arau. Ia meminta BWS Sumatera V untuk berkolaborasi aktif dengan BPJN dalam melakukan normalisasi sungai.
“Fondasi jembatan mulai tergerus. Kami minta Balai Sungai dan Balai Jalan bekerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Ini kewenangan pusat, jadi koordinasi harus nyata agar jembatan tidak melemah atau bahkan roboh,” ujarnya.
OPD Diminta Proaktif Ajukan Usulan
Mengingat jalur Padang–Solok merupakan jalan nasional di bawah kewenangan pemerintah pusat, Verry mendorong OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk segera menyusun dokumen usulan teknis.
“Kami minta Bappeda, BMCKTR, dan SDA-BK proaktif menyusun usulan yang kuat secara teknis. Ini penting agar pihak balai memiliki dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran dari pusat. Kita tidak ingin masyarakat terus dihantui rasa takut saat melintasi jalur ini,” pungkasnya.
Baca juga:Jelang Setahun Kepemimpinan Welly–Parulian, Harapan Pasaman Bangkit Terus Dijemput dari Nagari
Sementara itu, pihak BPJN Sumbar menyatakan akan segera melakukan pengecekan lapangan. Mereka juga mempertimbangkan pembangunan fasilitas tambahan seperti pembatas jalan (guardrail) serta penanganan darurat pada struktur di lokasi kejadian.(*01L)
