JAKARTA, Kabarins.com — Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Sumatera Barat, bergerak cepat mengambil langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026, guna memperjuangkan sejumlah program prioritas daerah agar mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, yang baru dilantik pada 9 September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat, terutama di tengah keterbatasan kapasitas anggaran daerah.
Kunjungan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memberikan sambutan dan pengarahan dalam agenda pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya kecepatan beradaptasi, inovasi, serta realisasi kerja nyata dari pejabat yang baru dilantik.
“Pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dan berinovasi melalui kerja nyata. Dengan keterbatasan APBD Kota Padang saat ini, silakan bergerak aktif ke kementerian untuk menjemput anggaran yang ada di pusat,” tegas Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Muhammad Dwi Richie langsung melakukan serangkaian audiensi dengan sejumlah unit kerja eselon I dan II di lingkungan KKP RI. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni.
Kunjungan kerja tersebut menyasar empat lini strategis di lingkungan KKP RI, yakni Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Padang berupaya mendorong pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi, mulai dari penguatan infrastruktur pengolahan hasil perikanan, pemberdayaan nelayan, pengembangan budi daya, hingga perluasan peluang investasi. Seluruh upaya itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Pasia Nan Tigo dan Kampung Nelayan Tematik Batang Arau
Rangkaian audiensi diawali dengan pertemuan bersama Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry. Pertemuan tersebut membahas penguatan substansi proposal yang diajukan pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan permohonan kesediaan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang.
Selanjutnya, delegasi Pemerintah Kota Padang diterima Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana. Pertemuan ini berfokus pada usulan pengembangan UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo.
Pihak kementerian menyambut positif usulan tersebut dengan memprioritaskan alokasi revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo melalui APBN Tahun 2027. Dengan dukungan tersebut, fasilitas pengolahan perikanan itu diharapkan dapat bertransformasi menjadi etalase sentra pengolahan ikan berstandar nasional, sekaligus memiliki orientasi pengembangan pasar ekspor.
Selain penguatan fasilitas pengolahan, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga memperjuangkan pengembangan kawasan nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam audiensi dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sekaligus Penanggung Jawab Program Unggulan Kampung Nelayan Merah Putih, Ady Chandra, pemerintah daerah mengusulkan agar proposal KNMP Batang Arau masuk dalam skala prioritas KNMP Tematik dengan dukungan pendanaan APBN Tahun 2027.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, menjelaskan bahwa konsep yang diajukan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan nelayan, tetapi juga mengintegrasikan potensi wisata bahari dan wisata kuliner berbasis olahan ikan di kawasan Kota Tua.
“Konsep yang kami sampaikan kepada Bapak Direktur adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau yang terintegrasi dengan wisata bahari dan wisata kuliner olahan ikan di kawasan Kota Tua. Konsep ini sekaligus mendukung langkah Kota Padang yang sedang memperkuat posisinya menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO,” ujar Muhammad Dwi Richie.
Gagasan integrasi kawasan nelayan dengan pariwisata gastronomi tersebut disambut antusias oleh Dr. Ady Chandra. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke Kota Padang.
Sinergi Budi Daya Perikanan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
Selain memperjuangkan pengembangan perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang turut memprioritaskan penguatan sektor perikanan budi daya. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pembudi daya ikan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat.
Dalam audiensi bersama Direktur Ikan Air Tawar sekaligus Penanggung Jawab Program Unggulan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Gemi Triastutik, tim Pemerintah Kota Padang mengusulkan agar program Mini RAS memperoleh prioritas alokasi pendanaan melalui APBN Tahun 2027.
Upaya serupa dilakukan saat bertemu Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya sekaligus Penanggung Jawab Program Unggulan Minapadi, Enggar Sadtopo. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan agar program Minapadi Kota Padang turut masuk dalam prioritas pendanaan APBN Tahun 2027.
Program Minapadi tersebut diproyeksikan menghasilkan komoditas ikan berukuran konsumsi kecil atau baby fish yang kaya nutrisi. Sementara itu, Mini RAS diharapkan dapat memperkuat pengembangan budi daya ikan melalui sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas.
Kedua program budi daya tersebut dirancang untuk mendukung rantai pasok program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang.
“Untuk program Mini RAS dan Minapadi ini, kami menyampaikan konsep kolaborasi yang terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis. Kami merencanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara para pembudi daya ikan lokal dengan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kota Padang guna memastikan penyerapan hasil panen dan pemenuhan gizi masyarakat,” jelas Muhammad Dwi Richie.
Rencana integrasi dari hulu ke hilir tersebut diharapkan dapat membangun hubungan langsung antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG MBG di Kota Padang. Dengan demikian, hasil panen pembudi daya berpeluang terserap secara lebih terencana, sekaligus mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat.
Gagasan kolaborasi tersebut mendapatkan apresiasi dari kedua direktur terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
Buka Peluang Investasi Ekspor Rumput Laut dan Pengembangan Ikan Kerapu
Agenda kunjungan kerja dilanjutkan dengan pertemuan bersama Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto. Pertemuan tersebut membahas potensi pengembangan komoditas rumput laut serta budi daya ikan kerapu di perairan Kota Padang.
Dalam diskusi itu, Nono Hartanto menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Padang untuk mengembangkan potensi komoditas perikanan tersebut. Pihak direktorat menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi peluang masuknya investasi budi daya rumput laut berskala ekspor ke Kota Padang.
Selain membuka peluang investasi, dukungan juga diarahkan melalui rencana alokasi APBN pada tahun mendatang guna mendorong pengembangan sektor tersebut.
Pengembangan rumput laut dan ikan kerapu diharapkan dapat memperluas diversifikasi usaha perikanan, meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha perikanan di Kota Padang.
Melalui rangkaian kunjungan dan audiensi ke KKP RI pada 13–16 Oktober 2026, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program-program prioritas daerah dalam perencanaan APBN Tahun 2027.
Upaya jemput bola tersebut diharapkan dapat mempercepat modernisasi infrastruktur perikanan, meningkatkan daya saing produk olahan hasil laut, memperkuat produktivitas nelayan dan pembudi daya ikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (02).
