Antisipasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Satreskrim Polres Pasaman Periksa SPBU dan Beri Imbauan kepada Masyarakat

Avatar photo
Kasat Reskrim Polres Pasaman IPTU Hadyan Hawari bersama personel Satreskrim melakukan pengecekan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Rabu (11/11/2026), guna mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

PASAMAN, Kabarins.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukumnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengecekan langsung ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kegiatan pengecekan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di SPBU Panti, Jalan Lintas Sumatra-Medan, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Pengecekan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Pasaman, IPTU Hadyan Hawari, bersama sejumlah personel Satreskrim Polres Pasaman.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai berpotensi melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk kendaraan yang menggunakan tangki bahan bakar yang telah dimodifikasi atau dilengkapi tangki tambahan.

Selain itu, personel juga memeriksa kesesuaian barcode, dokumen kendaraan, serta kelengkapan administrasi setiap kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Petugas turut melakukan pengecekan terhadap ketersediaan stok BBM di SPBU.

Dalam pelaksanaan pengecekan, petugas juga menemukan adanya masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi menggunakan jeriken. Kondisi tersebut menjadi perhatian petugas untuk memastikan pendistribusian BBM tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasat Reskrim Polres Pasaman IPTU Hadyan Hawari bersama personel Satreskrim melakukan pengecekan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Rabu (11/11/2026), guna mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kasat Reskrim Polres Pasaman IPTU Hadyan Hawari bersama personel Satreskrim melakukan pengecekan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Rabu (11/11/2026), guna mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kasat Reskrim Polres Pasaman IPTU Hadyan Hawari kemedia Kabarins.com mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusiannya.

Baca Juga:Dandim 0305/Pasaman Tinjau Jembatan Garuda Merah Putih Di Kecamatan Simpati, Pastikan Pembangunan Berjalan Baik

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dan tidak melakukan praktik penyalahgunaan, baik melalui kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi maupun cara-cara lain yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pihak pengelola SPBU agar lebih selektif dan teliti dalam melayani pembelian BBM bersubsidi, termasuk memastikan kesesuaian barcode dan dokumen kendaraan.

“Apabila ditemukan kendaraan atau pihak yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan, kami meminta pihak SPBU untuk tidak melayani pengisian tersebut dan segera melaporkannya kepada Satreskrim Polres Pasaman agar dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi membutuhkan kerja sama semua pihak, baik kepolisian, pengelola SPBU, instansi terkait, maupun masyarakat.

Satreskrim Polres Pasaman juga akan terus melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait serta menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Baca Juga:Gerak cepat, Satresnarkoba Polres Pasaman Tangkap Dua Pengedar Ganja di Panti, Sita Enam Paket Besar

Melalui kegiatan ini, Polres Pasaman berharap pendistribusian BBM bersubsidi di Kabupaten Pasaman dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. (02)