Jakarta,Kabarins.com– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Baca juga:RSUD Tuanku Imam Bonjol Vaksinasi 300 Tenaga Medis dan Nakes, Antisipasi Peningkatan Kasus Campak
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini berupaya secara serius membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat sistem pengawasan pada setiap program yang dijalankan kementerian dan lembaga.
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada program tertentu, melainkan mencakup seluruh program pemerintah yang dikelola oleh kementerian maupun lembaga negara. Untuk itu, berbagai institusi pengawasan akan terus didorong menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.
Prasetyo mencontohkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selama ini menjalankan fungsi audit internal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, setiap kementerian dan lembaga juga memiliki mekanisme pengawasan yang dilakukan secara rutin terhadap seluruh proses pelaksanaan program.
“Sesungguhnya seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. BPKP adalah audit internal keuangan pemerintah, dan seluruh kementerian serta lembaga secara rutin melakukan pengawasan terhadap seluruh proses yang berjalan di masing-masing institusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden secara berkala menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program yang dijalankan kementerian dan lembaga,” kata Prasetyo.
Pemerintah berharap penguatan sistem pengawasan tersebut dapat mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.(*01L)
