PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkda) yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang.
Menurutnya, akademisi harus keluar memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat “tentunya” sebagai upaya meminimalisir ketidak sempurnaan dalam proses demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Supardi saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas (Unand), Senin (6/5) di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum.
“Dari proses pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang telah terlaksana, banyak ketidaksesuaian yang harus menjadi perhatian serius. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada tingkat pusat (elit politik-red), namun telah mengakar rumput hingga masyarakat bawah,” kata Supardi saat pertemuan itu.
Dia mengatakan, dalam praktiknya pemilihan umum (Pemilu) 2024 diduga banyak terjadi proses yang transaksional. Saya pilih anda dan anda bisa bayar berapa?. Kondisi itu terjadi di sebagian besar nusantara, mungkin saja salah satu faktornya yang harus dipertanyakan adalah pemahaman demokrasi yang kurang.
“Jika pemahaman politik baik, maka proses-proses yang tidak sesuai itu tidak akan terjadi. Masyarakat akan lebih selektif, untuk itu para akademika yang berkecimpung didunia kampus keluar lah untuk sama-sama mengawal demokrasi, berikan edukasi terbaik untuk meminimalisir ketidaksempurnaan proses Pemilu, ” katanya.
Dia juga mendorong para akademisi memaksimalkan potensi yang ada untuk mengawal demokrasi, salah satunya melibatkan mahasiswa. Mungkin saja dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun fokus yang diambil tentang edukasi politik dalam pemilihan umum.
Jadi masyarakat bisa memperluas pandangan tentang pentingnya Pemilu yang tidak sebatas proses transaksional sebelum pemungutan suara.
Dia meminta akademisi harus maju dalam pelaksanaan proses demokrasi, jangan hanya berdiam di kandang saja (campu-red) kepintaran harus dibawa keluar. Acuan keberhasilan kontribusi itu diakui dari luar bukan dari dalam, akademisi merupakan unsur yang selalu menjadi acuan ditengah masyarakat.
Sementara itu Dosen Depertemen HTN Unand Khairul Fahmi mengatakan, Pemilu merupakan suatu sistem yang banyak kelemahan masih banyak yang harus diperbaiki, namun dibandingkan sistem lain demokrasi lah yang memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah didalamnya.
“Untuk saat ini masih butuh waktu yang panjang bagi kita untuk bisa hidup di sistem demokrasi yang sehat. Jadi butuh dukungan dan kemauan seluruh unsur untuk mewujudkannya,” katanya.
Dia menyebutkan, pada Pemilu 2024 masih ada saja terjadi pelanggaran-pelanggaran, ketidak jujuran hingga mencari celah untuk kepentingan satu pihak. Kedepan kampus akan terus melakukan dharma pendidikannya untuk berkontribusi dalam proses demokrasi, sehingga meminimalisir ketidak sempurnaan yang terjadi
