Jakarta,Kabarins.com – Berita Terkini & Analisis Mendalam
Jenewa – Indonesia mencetak sejarah penting dalam diplomasi global setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Penunjukan ini menjadi sorotan, terutama setelah Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengambil peran sentral dalam mengurusi gejolak dan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Venezuela.
Indonesia Siap Tangani Isu Geopolitik Venezuela
Dalam acara penyerahan aset rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026), Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya peran Indonesia ini.
Baca Juga :
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Petani dan Tokoh Pertanian
“Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” tegas Pigai. Pernyataan ini merujuk pada ketidakstabilan geopolitik di Amerika Latin, yang belakangan memanas setelah peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memicu gelombang kecaman internasional dan menambah ketidakstabilan politik global.
Kemenangan Telak di Jenewa, Indonesia Calon Tunggal Presiden Dewan HAM
Penetapan ini menyusul kemenangan telak Indonesia dalam voting Asia-Pacific Group di Jenewa pada 23 Desember 2025. Indonesia maju sebagai calon tunggal setelah mengalahkan Thailand secara signifikan, meraih 34 suara dari 47 negara hadir, sementara Thailand hanya mendapat 7 suara.
Baca Juga :
Insiden Pengusiran di Rumah Singgah Padang, Donizar Tegaskan Bukan Milik Sahabat Donizar
Jabatan prestisius Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan resmi dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Posisi Strategis Indonesia dan Visi #IndonesiaEmas2045
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia kini berada di posisi yang sangat strategis. Peran ini mencakup:
• Mengarahkan agenda dan memimpin seluruh sidang Dewan HAM.
• Memediasi perbedaan pandangan antarnegara.
• Menjaga kredibilitas dan efektivitas Dewan HAM dalam menangani isu-isu HAM internasional.
Momentum ini bukan hanya menjadi tonggak penting bagi diplomasi HAM Indonesia di level global, tetapi juga sejalan dengan visi jangka panjang #IndonesiaEmas2045 untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan penentu di panggung dunia.
Saat ini, Indonesia juga tengah menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, yang menandai keanggotaan keenam negara sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006. ( *01 )
