Pasaman, Kabarins.com — Satu tahun perjalanan Program Unggulan (Progul) “Pasaman Bangkit” menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih terukur, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui rangkaian evaluasi capaian dan konferensi pers Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung sejak 18 hingga 21 Mei 2026 di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman, masing-masing OPD menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa evaluasi program unggulan tidak lagi sekadar berorientasi pada laporan administratif maupun presentasi capaian semata. Menurutnya, seluruh program pembangunan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Welly saat konferensi pers capaian satu tahun Program Unggulan “Pasaman Bangkit” di Ruang Balerong Pusako Anak Nagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman, Senin (25/5/2026).
Didampingi Wakil Bupati Pasaman H. Parulian, Welly menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, maupun rutinitas birokrasi tahunan. Pemerintah daerah, katanya, harus memastikan seluruh kebijakan dan program benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pasaman Bangkit bukan sekadar jargon. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar melahirkan perubahan. Harus ada ukuran yang jelas, capaian nyata, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Welly di hadapan jajaran OPD.
Menurut Welly, sebagian besar program unggulan telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Pasaman, mulai dari program berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan, hingga seragam sekolah gratis
Di sektor kesejahteraan sosial dan ekonomi, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan pengurangan beban keluarga miskin juga dinilai berjalan sesuai arah kebijakan.
Sementara itu, program bajak gratis dan pengawalan kuota pupuk yang menyasar sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Pasaman terus dipercepat pelaksanaannya guna menopang ketahanan pangan daerah.
Program penciptaan 1.000 lapangan kerja dan Pusat Kreativitas Anak Nagari juga dinilai relevan dalam menjawab persoalan pengangguran serta meningkatkan produktivitas generasi muda.
Selain itu, Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga penguatan karakter, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Bagi duet kepemimpinan Welly–Parulian, forum evaluasi tahunan tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban moral pemerintah kepada publik. Karena itu, evaluasi program dilaksanakan secara terbuka di hadapan media dan dipublikasikan melalui saluran resmi pemerintah daerah agar masyarakat dapat mengetahui langsung perkembangan capaian pembangunan.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun budaya pemerintahan yang transparan sekaligus menjadi instrumen pengujian efektivitas pelaksanaan Program Unggulan “Pasaman Bangkit” berdasarkan indikator evaluasi yang terukur dan menyeluruh.
Fokus pembangunan daerah diarahkan pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejak resmi diluncurkan pada 30 Mei 2025, fondasi kebijakan “Pasaman Bangkit” dinilai mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah Kabupaten Pasaman menilai arah pembangunan daerah saat ini telah berada di jalur yang tepat atau on the track.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, Nita Andriani, menyampaikan bahwa berbagai indikator makro daerah menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Kami melihat capaian pembangunan Kabupaten Pasaman selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang positif dan memberikan optimisme bagi masyarakat,” ujar Nita.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menjadi 6,02 persen, menurunnya ketimpangan ekonomi yang tercermin dari Koefisien Gini sebesar 0,207, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,61 menjadi 71,57 menunjukkan bahwa program pembangunan daerah telah berada di jalur yang tepat.
Nita juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menjadikan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Pembangunan yang berkualitas harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berharap sinergi BPS dengan seluruh OPD semakin diperkuat, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral melalui Sistem Satu Data Indonesia (SDI).
Selain itu, BPS mendorong penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta pengembangan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat juga dinilai penting, disertai pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun kelompok masyarakat.
Sesuai data BPS tahun 2026, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman turun menjadi 6,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan ekonomi juga membaik dengan Koefisien Gini berada di angka 0,207.
Kemajuan signifikan turut terlihat pada sektor pembangunan manusia. IPM Kabupaten Pasaman meningkat dari 70,61 menjadi 71,57 dan kini masuk kategori tinggi. Peningkatan tersebut ditopang membaiknya kualitas kesehatan, pendidikan, serta standar hidup masyarakat.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting juga mengalami penurunan. Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat menjadi 87 dari sebelumnya 83 dengan predikat baik melalui aplikasi “SIKAMEK”.
Bupati Welly menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan bersama dukungan masyarakat Pasaman.
“Penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, dan turunnya stunting menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mencatat 10 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati telah terlaksana 100 persen dengan realisasi anggaran mencapai Rp258 miliar hingga 30 April 2026.
Ke depan, Welly menegaskan seluruh program unggulan tidak boleh berhenti sebatas dokumen perencanaan ataupun kegiatan seremonial. Setiap program harus memiliki ukuran capaian yang jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia meminta seluruh OPD bekerja nyata dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Realisasi program pembangunan, menurutnya, akan dievaluasi berdasarkan dampak konkret yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan administratif.
Dalam program unggulan penciptaan 1.000 lapangan kerja, misalnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman akan melakukan pengukuran capaian secara berkala melalui indikator ketenagakerjaan, seperti angka kebekerjaan, penempatan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Pada sektor pendidikan, evaluasi difokuskan pada peningkatan Indeks Partisipasi Sekolah (IPS) yang dikomparasikan dengan efektivitas program unggulan yang dijalankan. Begitu pula dengan IPM sebagai tolok ukur pembangunan kesejahteraan masyarakat dari aspek angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.
Seluruh indikator tersebut akan diukur berdasarkan target pembangunan daerah, termasuk indikator makro kesejahteraan masyarakat seperti rasio gini, pertumbuhan ekonomi, serta indikator pembangunan berbasis data lainnya.
Secara keseluruhan, capaian pembangunan Kabupaten Pasaman ke depan akan dievaluasi melalui indikator makro yang mencakup aspek kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, partisipasi pendidikan, IPM, kesetaraan gender, hingga sektor pertanian seperti produksi, luas panen, dan produktivitas padi.
“Untuk itu, saudara-saudara seluruh OPD, lakukan kerja nyata, bekerja secara serius dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman menuju daerah yang bangkit, berkarakter, maju, dan berkelanjutan,” tegas Welly.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pola penyusunan program yang bersifat rutin tanpa inovasi ataupun sekadar menyalin program tahun sebelumnya.
“Data dan angka capaian tidak pernah berdusta. Jika seluruh kepala OPD bekerja serius, maka setiap tahun akan terlihat peningkatan pembangunan yang signifikan. Sebaliknya, apabila tidak ada kerja nyata, capaian akan stagnan dan target pembangunan sulit diwujudkan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Pasaman menyadari tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar. Persoalan pengawasan pupuk, kendala sektor pertanian, hingga percepatan pemulihan pascabencana menjadi fokus utama pemerintah daerah pada 2026.
Di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Kita akan melakukan efisiensi terhadap belanja non-prioritas serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program-program strategis tetap dapat berjalan,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen mempercepat pelayanan publik, memperkuat digitalisasi layanan pemerintahan, serta mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan pembangunan.
Momentum satu tahun “Pasaman Bangkit” pun menjadi refleksi bahwa pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya seremoni, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*02)
Baca Juga:Bupati Welly Dorong Pemuda Duo Koto Jadi Penjaga Adat dan Budaya Pasaman
