Jakarta, Kabarins.com – Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang akuntabel dalam pelaksanaan haji.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, persiapan penyelenggaraan haji dilakukan secara matang dan menyeluruh, dengan fokus pada ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta pengelolaan yang transparan.
Baca Juga :
Serap 17,6 Ribu Tenaga Kerja, Presiden Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih
“Kami dari Kementerian Haji menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin. Fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai permintaan Presiden bahwa penyelenggaraan haji harus transparan dan akuntabel,” ujar Menhaj dalam keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Libatkan KPK dan Kejaksaan Perkuat Tata Kelola Haji
Menhaj menegaskan, Kemenhaj tidak hanya menyiapkan aspek teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan integritas dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum.
“Di Kementerian Haji ini kami ditemani berbagai pihak dari luar, termasuk dari KPK dan Kejaksaan. Semuanya masuk menjadi bagian dari kami untuk memastikan proses haji berjalan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Pelayanan Jemaah Jadi Prioritas Utama
Menurut Menhaj, prinsip utama penyelenggaraan haji 2026 adalah menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah dalam menjalankan ibadah.
“Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, dan tenang. Jemaah berangkat dalam kondisi sehat, selama di Tanah Suci tetap sehat, dan insyaallah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” katanya.
Persiapan Layanan di Arab Saudi Terus Dimatangkan
Terkait progres persiapan di Arab Saudi, Menhaj memastikan penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi terus dikawal melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat agar sesuai standar dan tepat waktu.
“Transportasi sudah 100 persen, konsumsi juga 100 persen. Akomodasi di Madinah sudah 93 persen, sementara di Makkah memang belum terlalu signifikan, namun insyaallah dalam waktu satu minggu ke depan akan segera kami selesaikan,” ungkapnya.
Kesiapan Dalam Negeri dan Layanan Kesehatan
Di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama haji, dan embarkasi telah dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman sebelum keberangkatan.
Selain itu, layanan kesehatan menjadi perhatian utama Kemenhaj dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Layanan medis tidak boleh terlewatkan karena kesehatan jemaah haji menjadi prioritas kami,” tegas Menhaj.
Komitmen Haji 2026 Profesional dan Transparan
Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah.
“Kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 secara profesional, transparan, serta berfokus pada pelayanan dan perlindungan jemaah,” tandasnya. ( *01 )
Baca Juga :
Bersejarah! Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Siap Ambil Peran Krusial di Isu Venezuela
(DND/UN – Humas Kemensetneg)
