Jakarta,Kabarins.com— Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Justru, menurutnya, Indonesia membutuhkan sektor swasta yang kuat, dinamis, dan inovatif sebagai mitra strategis pemerintah.
Baca juga:Tagihan Air Naik, Perumda Tirta Saiyo Pasaman: Kebocoran hingga Pola Konsumsi Jadi Pemicu
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Presiden menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, inisiatif, serta kemampuan manajerial yang unggul. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan kemakmuran nasional.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa arah ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Sistem ini menggabungkan keunggulan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang terukur, serta tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.
Menurut Presiden, negara tetap harus hadir dalam memberikan perlindungan dan pengawasan, sekaligus memastikan keberpihakan kepada rakyat. Namun di sisi lain, semangat kewirausahaan, inovasi, dan persaingan sehat harus terus didorong agar ekonomi nasional semakin kompetitif.
Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi, pemerintah juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Program pendidikan kewirausahaan tengah disiapkan agar anak muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.
Baca juga:Daihatsu Perkuat Dominasi Mobil Terjangkau, Penjualan Nasional Tembus 46 Ribu Unit hingga April 2026
Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan (startup). Ia menilai akses permodalan yang inklusif akan mempercepat lahirnya pelaku usaha baru yang tangguh dan berdaya saing.
Presiden juga meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengingatkan agar distribusi kredit tidak hanya berputar pada kelompok usaha besar yang telah mapan.
Di sisi lain, Presiden menegaskan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Proses perizinan harus dipercepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar yang dapat menghambat investasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, buruh, UMKM, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang solid dan semangat kebersamaan, Indonesia diyakini mampu mencapai kemakmuran yang lebih merata.
“Jika seluruh elemen bangsa bersatu dan bekerja sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” tegas Presiden.(*01L)
Baca juga:Sapi Kurban Presiden Prabowo untuk Limapuluh Kota Capai 1,1 Ton, Hasil Inseminasi Buatan Lokal
