Jakarta, Kabarins.com – Istana Merdeka menjadi titik temu strategi diplomasi Indonesia terkait isu Palestina pada Selasa, 3 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren untuk menyamakan frekuensi mengenai langkah konkret pemerintah. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina kini akan disalurkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Langkah ini menandai pergeseran pendekatan yang lebih taktis dan terukur. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden memaparkan pertimbangan kebijakan yang realistis. Indonesia tidak bergerak sendirian, melainkan melakukan konsolidasi ketat dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah yang juga duduk di dalam dewan tersebut. Tujuannya adalah memastikan setiap manuver diplomatik yang diambil benar-benar terkoordinasi dan memiliki daya tekan, bukan sekadar pernyataan sikap yang menguap tanpa dampak.
Baca Juga: Gerindra Berusia 18 Tahun, H. Verry Mulyadi: Ini Bukan Kebetulan, Ini Panggilan Perjuangan
Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Staquf, menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Prinsip utamanya adalah menjaga agar setiap tindakan Indonesia tidak menjadi bumerang yang justru merugikan rakyat Palestina di lapangan. Fokus perjuangan pun diperluas; tidak hanya menyasar penghentian penderitaan di Gaza yang telah luluh lantak, tetapi juga mencakup perlindungan bagi rakyat Palestina di Tepi Barat yang kian terdesak.
Di sisi lain, desakan agar Indonesia tidak terjebak pada narasi “perdamaian” semata juga muncul dari para tokoh ormas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, dan Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, secara spesifik meminta Presiden agar Board of Peace digunakan sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan penuh dan kedaulatan Palestina, bukan sekadar gencatan senjata. Respons Presiden dinilai positif dan menerima masukan tersebut sebagai amunisi tambahan dalam memperjuangkan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Baca Juga: Konsensus Pasar: Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,05%, Kredit Korporasi Salip Konsumsi Warga
Pertemuan ini menegaskan posisi pemerintah yang mencoba menggabungkan idealisme konstitusi dengan realitas geopolitik. Dengan merangkul ormas Islam, Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa langkah diplomasi Indonesia di panggung internasional, khususnya melalui Board of Peace, memiliki legitimasi domestik yang kuat dan solid.
