kabarins.com – Forum Konsolidasi Untuk Pemilih Berdaulat mendesak KPU RI untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka akses publik terhadap rekam jejak para bakal calon legislatif di semua tingkatan.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyebut sistem informasi pencalonan (Silon) yang dipergunakan untuk mempermudah proses tahapan ternyata sulit diakses.
Silon Sulit Diakses, KPU Hanya Mencari Alasan
“Silon yang seharusnya memfasilitasi tidak bisa, hanya bisa diakses yang menggunakan. Kami susah akses daftar caleg,” kata Jeirry Sumampow di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (25/7).
Jeirry menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat krusial di alam demokrasi. Untuk itu, dia meminta KPU RI agar membuka akses publik terhadap rekam jejak para bacaleg.
“Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai bacaleg,” tegas dia.
Di suatu kesempatan, Jeirry mengaku, pihak lembaga penyelenggara Pemilu itu menyatakan segera membuka akses data. Faktanya, sampai saat ini belum diketahui kapan akses dibuka.
“Di luar sudah beredar desas desus mantan narapidana, artis, tentara, tetapi seberapa valid data tidak bisa pastikan. Kami minta akses ini bisa diakses publik. Data itu harus disampaikan kepada publik. Tak bisa disimpan sendiri oleh KPU,” kata dia.
Dia menuding, oknum penyelenggara Pemilu itu sengaja membuat masalah di dalam akses menggunakan Silon. Sehingga, mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah. Apabila itu terjadi, dia menambahkan, pemilih menjadi pihak yang paling dikorbankan.
“Yang menjadi korban pemilih, karena hak tidak bisa diberikan penuh. Gerakan kedaulatan pemilih didorong terus. Agar KPU bekerja untuk kepentingan pemilih,” tambahnya. (arn)
Baca Juga:
DPD RI Pertanyakan Kesiapan Pilkada 2018 ke KPU
Komisioner: Situs KPU Diretas Saat Hitung Hasil Pilkada
