Jakarta, Kabarins.com – Guncangan hebat yang melanda pasar modal Indonesia dalam sepekan terakhir memicu perombakan drastis di pucuk pimpinan regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat mengisi kekosongan kekuasaan pasca-mundurnya Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara. Dalam Rapat Dewan Komisioner yang digelar Sabtu, 31 Januari 2026, OJK secara resmi menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner.
Wanita yang akrab disapa Kiki ini naik ke kursi nomor satu OJK dengan beban tanggung jawab yang tidak ringan. Ia mengambil alih kemudi tepat setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam selama dua hari berturut-turut, sebuah insiden yang memaksa pimpinan sebelumnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Penunjukan Kiki, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, dinilai sebagai langkah strategis lembaga untuk menjaga stabilitas organisasi dan meredam kepanikan pasar.
Baca Juga: Piala Dunia 2026 Tayang di TVRI, Gubernur Mahyeldi Sambut Positif
Dalam pidato perdananya di Wisma Danantara, Minggu (1/2/2026), Friderica langsung tancap gas memaparkan prioritas kebijakannya. Ia menegaskan bahwa OJK di bawah kepemimpinannya tidak hanya akan fokus pada pemulihan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menyelaraskan diri dengan program prioritas pemerintah. Salah satu terobosan yang langsung dieksekusi adalah relaksasi kredit bagi korban bencana. OJK menetapkan perlakuan khusus pembiayaan selama tiga tahun bagi debitur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terhitung sejak 10 Desember 2025. Langkah ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha di wilayah Sumatera yang belakangan ini lumpuh akibat bencana hidrometeorologi.
Selain mitigasi bencana, Friderica juga memastikan mesin pembiayaan perbankan tetap panas untuk mendukung program strategis nasional. Ia menyoroti dukungan OJK terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui skema securities crowdfunding dan penjaminan khusus UMKM, penyaluran kredit untuk ekosistem program ini telah menembus angka Rp1,17 triliun hingga akhir tahun lalu. Di sektor perumahan, sinergi dengan BP Tapera dan SMF terus digenjot untuk mempermudah akses KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perombakan internal OJK tidak berhenti di posisi Ketua. Posisi panas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang ditinggalkan Inarno Djajadi—yang juga mundur buntut krisis IHSG—kini diisi oleh Hasan Fawzi. Hasan, yang sebelumnya mengawasi aset kripto dan inovasi keuangan digital, kini memikul tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan investor di lantai bursa dan melanjutkan pengembangan bursa karbon yang menjadi salah satu agenda strategis ekonomi hijau Indonesia. (15)
