Padang, Kabarins.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis rapor ekonomi Indonesia tahun 2025 dengan angka pertumbuhan 5,11% secara year-on-year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Di permukaan, angka ini tampak solid dan melampaui konsensus pasar. Namun, jika dibedah lebih dalam, struktur pertumbuhan ini menyimpan kerapuhan fundamental yang menjadi “lampu kuning” bagi ambisi pemerintah mengejar target pertumbuhan 6% di tahun 2026.
Baca Juga: Istana Bongkar Pasang Jabatan: Hakim MK Baru Dilantik, Pos Wamenkeu Segera Terisi
Mesin utama ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,63% dari PDB, dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,62 basis poin. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,12%. Sayangnya, lonjakan investasi ini didominasi oleh belanja barang modal bangunan dan peremajaan mesin (replacement), bukan ekspansi kapasitas baru yang agresif. Hal ini terkonfirmasi dari data Kementerian Perindustrian, di mana utilisasi kapasitas industri nasional Januari-November 2025 hanya 61,89%, jauh di bawah level pra-pandemi yang mencapai 73-74%. Bahkan, industri baja nasional hanya beroperasi di level 52,7%. Artinya, dunia usaha masih menahan diri untuk berekspansi secara riil.
Anomali Konsumsi: Kendaraan Turun, Gesek Kartu Melonjak
Sinyal paling mengkhawatirkan datang dari pola belanja masyarakat. Laporan Bank Indonesia menunjukkan anomali pada transmisi kredit. Di saat Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru naik ke 88,92% di Triwulan IV-2025, kredit konsumsi justru melambat tajam dengan SBT hanya 13,39%.
Lebih spesifik, kredit kendaraan bermotor terkontraksi 2,14%. Penurunan pada segmen durable goods ini mengindikasikan bahwa masyarakat menahan pembelian aset jangka panjang akibat tekanan daya beli. Sebaliknya, konsumsi kartu kredit justru melonjak drastis dari 43,57% menjadi 70,81%.
Baca Juga: Kantor KAN Tanjung Beringin Diresmikan, Pokir Donizar Rp300 Juta Disinergikan dengan Dana Nagari
Lonjakan utang kartu kredit di tengah lesunya kredit kendaraan mengirimkan pesan suram: pola konsumsi rumah tangga bergeser dari pembiayaan investasi (seperti KPR atau kendaraan) ke utang jangka pendek berbunga tinggi untuk membiayai kebutuhan harian atau gaya hidup. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daya tahan konsumsi saat ini bukan ditopang oleh kenaikan pendapatan, melainkan oleh utang mahal, yang menandakan rapuhnya daya beli kelas menengah.
Tebing Fiskal dan Tantangan 6 Persen
Di sisi fiskal, pemerintah menghadapi kenyataan pahit dengan melesetnya target penerimaan negara. Pendapatan pajak tahun 2025 hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target, mencatatkan kekurangan setoran (shortfall) sebesar Rp271,7 triliun. Jatuhnya harga komoditas utama (minyak, batu bara, nikel) serta menyempitnya basis Pajak Penghasilan (PPh) akibat gelombang PHK menjadi biang kerok utama kontraksi ini.
Dengan kondisi fundamental yang masih bertumpu pada konsumsi yang didorong utang serta fiskal yang ketat, target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 dinilai terlalu ambisius. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai target tersebut sulit dicapai jika hanya mengandalkan stimulus.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam – Bukittinggi Direncanakan Dibagi Menjadi Dua Segmen
“Syaratnya bukan sekadar menambah stimulus, melainkan memastikan dua mesin bekerja serempak dan berkualitas yaitu investasi produktif naik lebih cepat dan produktivitas ikut terdongkrak,” tegas Josua. Tanpa reformasi struktural yang mendorong produktivitas manufaktur—seperti yang sukses dilakukan Vietnam—lonjakan investasi hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu yang rapuh dan gagal mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan 5%. (15)
