Pasaman, Kabarins.com — Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Kabupaten Pasaman mendapat perhatian serius Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PPRP). Setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, tim langsung turun ke lapangan meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana.
Peninjauan dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, bersama tim supervisi, Rabu (1/9/2026). Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran tinjauan berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol.
Di Kecamatan Lubuk Sikaping, tim meninjau kondisi normalisasi Sungai Batang Mauh serta Jembatan Tanjung Baringin. Sementara di Kecamatan Bonjol, tim melihat langsung pembangunan sekolah di Lungguak Batu, Kumpulan, serta lokasi normalisasi di Nagari Limo Koto.
Tinjauan lapangan tersebut dilakukan setelah tim mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi bersama Pemkab Pasaman di Balerong Pusako Anak Nagari, Lubuk Sikaping.
Dalam pertemuan itu, perkembangan penanganan pascabencana menjadi pembahasan utama. Mulai dari progres fisik dan keuangan, sumber pendanaan, capaian masing-masing sektor, kendala pelaksanaan, hingga rencana percepatan dan langkah tindak lanjut.
Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menegaskan, penanganan infrastruktur yang terdampak bencana harus segera ditindaklanjuti. Terutama ruas jalan dan jembatan serta akses pendidikan dan pertankan yang mengalami kerusakan maupun terputus.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jembatan yang putus. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” ujar Yopie.
Baca Juga:Pemkab Pasaman Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Satgas PPRP Turun Evaluasi Langsung
Menurutnya, percepatan penanganan tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat realisasi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Kerusakan infrastruktur tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Hasil tinjauan lapangan, kata Yopie, selanjutnya akan menjadi bahan untuk mendorong tindak lanjut ke tingkat pemerintah pusat. Kebutuhan yang memerlukan dukungan pusat diminta segera dikoordinasikan, termasuk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita akan mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan di daerah ini bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat. Dengan begitu, penanganan yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dapat segera mendapatkan solusi,” katanya.
Yopie juga meminta Pemkab Pasaman memperkuat koordinasi dan melengkapi seluruh administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan penanganan. Termasuk proposal serta data pendukung untuk kebutuhan anggaran.
“Pemda tentu harus terus berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan, baik dari sisi pendanaan maupun proposal. Semakin lengkap data dan usulannya, tentu akan semakin mudah untuk kita dorong tindak lanjutnya,” jelasnya.
Sebelum turun meninjau lokasi, Tim Satgas PPRP melakukan koordinasi bersama Pemkab Pasaman di Balerong Pusako Anak Nagari. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pasaman, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, jajaran teknis, serta insan media.
Bupati Pasaman Welly Suhery mengatakan, kunjungan dan pendampingan Satgas PPRP penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025.
Baca Juga:Wali Nagari Aia Manggih Barat Ucapkan Selamat Hari Jadi Kejaksaan RI ke-81
“Kehadiran Tim Satgas adalah penguat langkah. Arahan yang diberikan menjadi kompas, dan supervisi yang dilakukan menjadi ruang bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” ujar Bupati Welly.
Ia memastikan Pemkab Pasaman terbuka terhadap proses monitoring, evaluasi, pendampingan maupun koreksi dari Tim Satgas PPRP. Seluruh perangkat daerah teknis juga diminta aktif mendampingi tim dan memastikan data serta dokumen yang diperlukan tersedia lengkap.
“Setiap kendala teknis maupun administratif agar segera dikoordinasikan. Kita ingin seluruh tahapan penanganan pascabencana berjalan terpadu dan tidak terhambat oleh persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi,” tegasnya.
Bupati Welly mengatakan, proses rehab rekon tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat terdampak.
“Yang sedang kita pulihkan bukan sekadar sarana yang rusak, tetapi kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan ketangguhan Pasaman untuk menatap masa depan,” ungkapnya.
Monitoring lapangan tersebut turut dilakukan bersama Kolonel Inf. Feksy Dimuri Angi, Kombes Pol. Dennie Andreas Dharmawan, Wiratmoko, El Ashar Hakim, dan Bripda Adriel Angkin Arisakti.
Pemkab Pasaman bersama Tim Satgas PPRP selanjutnya akan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, serta kebutuhan penanganan yang ditemukan di lapangan, terutama yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.(*02)
