Pasaman, Kabarins.com — Pemerintah Kabupaten Pasaman menggelar acara konsolidasi bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) IV di Balerong Pasaman, Minggu (8/2/2026). Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menjawab persoalan pembangunan daerah, terutama infrastruktur, kemiskinan, dan peningkatan daya saing nagari.
Acara tersebut dihadiri Bupati Pasaman Welly Suhery, Wakil Bupati Parulian, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD Sumbar Dapil IV, yakni Donizar (PKB), Khairudin Simanjuntak (Gerindra), dan Syawal Datuak Putiah (PPP).
Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Welly Suhery memaparkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2025–2029 beserta 10 program unggulan (progul) Pemkab Pasaman.
Namun demikian, Welly juga menyoroti berbagai persoalan krusial yang masih dihadapi daerah, mulai dari rendahnya daya saing nagari, keterbatasan infrastruktur, hingga tingginya angka kemiskinan.
“Masih ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu kita selesaikan bersama, seperti ketimpangan infrastruktur, kemiskinan, dan penguatan ekonomi nagari. Untuk itu, kami mengusulkan beberapa program agar dapat dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat,” ujar Welly.
BACA JUGA:Gubernur Mahyeldi Apresiasi Deklarasi Bukit Karumuntiang, Dorong Kolaborasi Pelestarian Lingkungan
Selain itu, Welly menegaskan komitmen Pemkab Pasaman dalam mendukung program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program nasional lainnya.
“Kami di Pasaman siap menyukseskan program strategis nasional. Ini bukan hanya soal kebijakan pusat, tapi juga peluang untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bupati Welly juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Sumbar Dapil IV atas dukungan kebijakan, sumbangan pikiran, dan perjuangan anggaran untuk Kabupaten Pasaman.
Anggota DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak menilai program Dapur MBG memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah.
“Satu dapur MBG bisa menampung sekitar 50 tenaga kerja. Ini sejalan dengan misi Pemkab Pasaman dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran,” ujar Khairudin.
Ia menegaskan kesiapan DPRD Sumbar untuk mendukung dan mensinergikan program unggulan daerah dengan kebijakan provinsi.
“Kami siap mendukung penuh pemerintahan Kabupaten Pasaman dan mensinergikan seluruh program unggulan demi Pasaman Bangkit,” tegasnya.
BACA JUGA: Wujud Kepedulian Sosial, Wakil Bupati Pasaman Serahkan Kursi Roda kepada Lansia Penderita Stroke
Sementara itu, Syawal Datuak Putiah menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan, yakni pembebasan lahan.
“Salah satu kendala utama pembangunan adalah pembebasan lahan. Contohnya rencana pelebaran Jalan Kumpulan yang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena lahannya belum bebas,” ungkap Syawal.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan Pasaman di tingkat provinsi.
“Apapun kegiatan dan ‘kue’ pembangunan di provinsi, Pasaman harus dapat. Itulah yang terus kami perjuangkan,” katanya.
Prioritas Jalan Kumpulan–Padang Sawah
Senada dengan itu, anggota DPRD Sumbar Donizar menekankan pentingnya konsolidasi hingga ke tingkat pemerintahan terendah, khususnya terkait pembebasan lahan.
“Kami sepakat bahwa pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Kumpulan–Padang Sawah harus menjadi prioritas. Tanpa itu, pembangunan tidak bisa dieksekusi,” ujar Donizar.
Ia optimistis pada tahun 2026 pembangunan ruas jalan Padang Sawah–Kumpulan dapat mulai direalisasikan.
“Tahun 2026 ini kami upayakan sudah ada eksekusi pembangunan jalan Padang Sawah–Kumpulan,” katanya.
Donizar juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Pasaman. (02)
