Pasaman, Kabarins.com — Sepuluh program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman dinilai telah menyentuh kebutuhan riil masyarakat, mulai dari layanan kesehatan gratis, pendidikan, pertanian, hingga penguatan ekonomi nagari. Namun di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tingginya tuntutan pelayanan publik, program-program tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebatas slogan politik maupun kegiatan seremonial.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang, Zikri Alhadi, menilai arah kebijakan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah relevan dengan tantangan pembangunan saat ini.
Menurutnya, program unggulan daerah menunjukkan upaya pemerintah mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui intervensi terhadap persoalan sehari-hari.
“Program unggulan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen politik pelayanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Zikri.
Ia menjelaskan, sebagian besar program telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Pasaman. Program berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan dan seragam sekolah gratis, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan pengurangan beban keluarga miskin.
Di sektor pertanian, program bajak gratis dan pengawalan kuota pupuk subsidi dianggap tepat karena menyasar sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pasaman.
Sementara itu, program penciptaan 1.000 lapangan kerja dan Pusat Kreativitas Anak Nagari dinilai relevan dalam menjawab persoalan pengangguran dan meningkatkan produktivitas generasi muda.
“Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga penguatan karakter, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Zikri mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi. Ia menilai program unggulan harus diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang lebih teknis, terukur, dan berkelanjutan agar tidak menjadi program simbolik semata.
“Program-program tersebut harus memiliki sasaran penerima yang jelas, indikator kinerja, mekanisme pelaksanaan, standar pelayanan, sumber pembiayaan, hingga sistem evaluasi yang terukur,” tegasnya.
Menurut dia, sejumlah potensi kelemahan perlu diantisipasi, mulai dari tumpang tindih program antar-OPD, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga kegiatan yang berjalan sekadar formalitas.
Baca Juga:BPS Nilai Pembangunan Pasaman On The Track, Kemiskinan Turun dan IPM Meningkat
Ia mencontohkan bantuan seragam sekolah gratis yang seharusnya diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Begitu juga dengan program bajak gratis dan pupuk subsidi yang harus benar-benar diarahkan kepada petani kecil. Sedangkan program 1.000 lapangan kerja dinilai perlu memiliki definisi yang jelas, apakah berbentuk penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, atau penciptaan wirausaha baru.
Zikri juga menegaskan pentingnya alat ukur dalam setiap program agar keberhasilan kebijakan dapat dievaluasi secara objektif.
Untuk sektor kesehatan, misalnya, indikator dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang dilayani, kecepatan respons ambulans, hingga tingkat kepuasan masyarakat. Sementara pada bidang pendidikan, ukuran keberhasilan dapat dilihat dari penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kehadiran siswa.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia menilai solusi yang tepat bukan menghentikan program unggulan, melainkan menata ulang prioritas pembiayaan.
Program yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin, petani kecil, siswa rentan, pasien, dan warga di daerah rawan bencana harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Efisiensi anggaran jangan sampai melemahkan pelayanan publik. Justru pemerintah daerah harus lebih selektif menggunakan anggaran pada program yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Menurutnya, program RTLH dapat melibatkan APBD, Baznas, CSR, dana nagari, dan swadaya masyarakat.
Sementara itu, program Pusat Kreativitas Anak Nagari dapat menggandeng perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas seni, hingga diaspora Pasaman.
Pada akhirnya, Zikri menilai keberhasilan 10 program unggulan Pemkab Pasaman sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengubah janji politik menjadi kebijakan publik berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Jika dilaksanakan dengan indikator yang jelas, koordinasi lintas OPD, partisipasi nagari, dan pembiayaan kolaboratif, program unggulan ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan Pasaman yang lebih responsif, produktif, tangguh, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya. (*02)
Baca Juga:Satu Tahun Kepemimpinan Welly–Parulian Tegaskan Pembangunan Harus Terukur dan Berdampak Nyata
