PADANG, Kabarins.com — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, menyatakan Pemerintah Provinsi Sumbar siap mendukung PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menyosialisasikan penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta api. Dukungan tersebut dilakukan untuk memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumbar.
Vasko menilai, sosialisasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar masyarakat memahami tujuan serta tahapan reaktivasi jalur kereta api. Menurutnya, pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan KAI untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” tegas Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Ia berharap, rencana mengaktifkan kembali jalur kereta api tersebut dapat berjalan sesuai harapan, mengingat manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara jelas, terarah, dan terkoordinasi agar masyarakat memahami tujuan serta proses yang akan dilaksanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Vasko sebagai tanggapan atas permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api di Sumbar.
Permintaan itu disampaikan Bobby saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026. Ia menjelaskan, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu tantangan dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api, selain kondisi geografis Sumbar yang berbukit serta potensi bencana alam.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas masing-masing enam meter di sisi kanan dan kiri rel. Dengan demikian, total ruang bebas yang diperlukan mencapai 12 meter. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan ruang bebas tersebut.
Reaktivasi jalur kereta api di Sumbar direncanakan berlangsung secara bertahap. Tahap awal akan difokuskan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer, yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Selanjutnya, reaktivasi direncanakan berlanjut pada jalur menuju Solok dan Sawahlunto. Pengembangan jaringan juga direncanakan menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berbatasan dengan Provinsi Riau.
Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar pada 27 Oktober 2026 turut dihadiri Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria; Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita; serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Reaktivasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat. (02)
